Prof. W. F. Wertheim:
KEBENARAN TENTANG GERWANI: ASPEK GENDER REJIM SOEHARTO
PADA tanggal 23 September 1990, atas undangan orang orang Indonesia yang
tinggal di Nederland, saya telah memberi ceramah di Amsterdam yang berjudul:
"Sejarah tahun 65 yang tersembunyi". (1) Dalam ceramah itu saya menghimbau
dengan sungguh sungguh kepada para hadirin untuk meneliti peristiwa 1965,
dan menyusun kembali sejarah PKI menjelang peristiwa peristiwa tersebut,
untuk membuktikan bahwa PKI merupakan suatu kekuatan sosial yang patut
diingat dengan penuh rasa bangga. Waktu saya memberikan ceramah itu
perhatian terhadap kebenaran sejarah 1965 di Indonesia, telah bangkit
kembali berkat penyingkapan penyingkapan wartawan Amerika Kathy Kadane.
Sama sekali tak terduga, bahwa pada tahun 1994 — empat tahun berselang
sesudah ceramah — saya menerima dari M.R. Siregar, yang ikut menghadiri
ceramah saya itu, satu kopi dari penerbitan pertama sebuah buku yang sangat
penting. Buku itu tentang sejarah PKI pasca-perang, yang sekarang, dalam
bentuk yang diperbaiki, telah terbit baik di Eropa maupun di Indonesia
dengan judul "Tragedi Manusia dan Kemarusiaan: Kasus Indonesia - Sebuah
Holokus Yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua (edisi ke-2 Tapol, 1995;
edisi ke-3 Progres, 1996). (2)
Dalam ceramah itu saya juga menegaskan tentang keharusan rehabilitasi
secara menyeluruh terhadap Gerwani, yang telah difitnah oleh Orde Baru dengan
segala cara yang paling keji. Saya menunjukkan di sana:
"Ada suatu kewajiban yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara
Gerwani di dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Dari semula penguasa menuduh
gadis gadis Gerwani di Lubang Buaya telah melakukan perbuatan yang paling
keji dan tak tahu malu. Melalui media pers bertahun tahun disiarkan, seolah
olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara "Harum
Bunga"; sambil menari nari lenso untuk mengantar nyawa jenderal jenderal
itu, melakukan perbuatan tak senonoh, dibagi bagikan pisau silet, dan lantas
ikut ambil bagian dalam perbuatan jahat serta menyiksa jenderal jenderal itu
sebelum mereka dibunuh. Sebagai akibat dari cerita cerita demikian terbentuk
lah gambaran, seakan akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur,
jahat, bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan". (3)
Dalam ceramah itu, saya seterusnya menekankan pentingnya, agar Gerwani
sepenuhnya dibersihkan dari semua tuduhan yang tidak benar. Karena justru
Gerwani yang sebelum 1965 paling aktif dalam membela hak hak perempuan, dan
berjuang demi pelaksanaan hak hak perempuan itu.
Dan sekali lagi seruan saya tidak sia-sia. Hanya kali ini sambutan
tidak datang dari seorang dari hadirin orang Indonesia yang mengikuti
ceramah saya.
Tetapi dari seorang sarjana sosiologi Belanda yang sudah bertahun-tahun
terlibat dalam studi gerakan perempuan Indonesia, dan kemungkinan besar sama
sekali tidak pernah mengetahui tentang seruan saya itu.
Tak terduga, pada tanggal 6 Oktober 1995 di Universitas Amsterdam,
Saskia Wieringa membela tesis doktornya tentang Gerwani, satu minggu sesudah
edisi ke-2 studi Siregar dipresentasikan di Amsterdam. Judul disertasinya adalah :
"The Politicization of Gender Relations in Indonesia. The Indonesian Women’s
Movement and Gerwani Until the New Order State". (Perpolitikan Hubungan Hubungan
Gender di Indonesia: Gerakan Perempuan Indonesia dan Gerwani Sampai Negara Orde
Baru). Sangat disayangkan bahwa selama ini studi tersebut hanya tersedia
sebagai disertasi doktor, dan dalam jumlah kopi yang sangat terbatas. Suatu
terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah lama selesai, tetapi belum
diterbitkan. Namun isinya begitu penting, sehingga suatu tinjauan tentang
nya tidak boleh lebih lama ditunda tunda lagi.
Pada pokoknya studi ini, sesudah suatu introduksi teoretik, terdiri dari
dua bagian. Bagian pertama, suatu analisis sejarah masa pra-perang dan pasca-
kemerdekaan tentang Gerakan Perempuan Indonesia, dan dalam kerangka itu
posisi Gerwani, yang seluruh nya terdiri dari delapan bab. Bagian kedua,
satu bab terakhir, meliputi kejadian kejadian 1965 dan akibat-akibatnya. Tetapi dapat
dikatakan, bahwa kedua bagian itu sama pentingnya. Kedua duanya merupakan suatu
uraian yang mengkonstruksi perkembangan pasca-perang di bidang sosial dan
politik di Indonesia, yang dianalisis dari aspek baru : pandangan gender.
DARI ketiga bab yang perhatiannya dicurahkan kepada sayap kiri gerakan
feminis Indonesia pasca-perang, yang tadinya diwakili oleh Gerwis, kemudian
oleh Gerwani, orang tidak bisa tidak akan sampai pada kesimpulan: Bahwa pada
pokoknya Gerwani telah memainkan peranan penting dan positif di dalam
masyarakat pasca-perang Indonesia. Tetapi, Wieringa pasti tidak
mengidealisir peranan politik yang dimainkan Gerwani sejak 1954 dan
sesudahnya. Dalam analisisnya itu ia mengritik berbagai aspek strategi
Gerwani. Ia terutama mencela kecenderungan Gerwani, yang sesuai dengan
strategi PKI berpantang mengritik sikap Presiden Sukarno dalam masalah perkawinan.
"Indonesia tidak merupakan suatu perkecualian dari pola umum, di mana
sesudah kemerdekaan nasional dimenangkan, gerakan perempuan merasa kecewa,
meskipun kekecewaan itu mempunyai kekhususan nya sendiri. Dalam hal ini
kehidupan pribadi Presiden pertama negara, yang telah berhasil mengerahkan
kekuatan kolektif gerakan perempuan di belakang perjuangan nasional sebagai
"roda kedua kereta", telah ikut membantu menggagalkan pembaharuan peraturan
perkawinan, yang dengan begitu gigih diperjuangkan oleh gerakan tersebut."
(hlm 136).
Wieringa menguraikan masalah itu sebagai berikut :
"Perkawinan Presiden Sukarno dengan Hartini pada tahun 1954 merupakan
pukulan berat bagi gerakan (perempuan). Presiden ini juga lah yang pernah
berpidato di berbagai kongges perempuan ‘dengan cara yang telah memberikan
inspirasi besar’, dan yang di dalam bukunya, "Sarinah", telah menjanjikan kepada
kaum perempuan kebebasan "di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur kelak ". Kini, sesudah kemerdekaan itu tercapai, ia telah meremehkan
kepentingan sentral yang diperjuangkan kebanyakan organisasi perempuan." (hlm 144).
Jika dalam tahun 1952 Gerwis telah dengan gigih mendukung tuntutan perubahan
undang undang perkawinan, dan menentang rencana undang-undang yang akan
mengatur pemberian tunjangan kepada janda janda pegawai negeri yang berpoligami,
berupa pensiun sebanyak dua kali lebih besar dari yang akan diterima oleh seorang janda
istri monogami (hlm 179); maka dalam tahun 1954, setelah Gerwis menjadi Gerwani,
justru organisasi perempuan ini telah absen dalam mengritik perkawinan Sukarno
dengan Hartini. Tidak diragukan, bahwa dalam hal ini ada hubungan dengan kemauan
PKI untuk tidak menimbulkan pertentangan dengan Sukarno, berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan politik.
Tetapi, sebagai konsekuensi, posisi memimpin Gerwani dalam perjuangan
untuk hak-hak perempuan menjadi lemah, juga di dalam menghadapi strategi
pihak-pihak lain dalam gerakan perempuan Indonesia. Menurut Wieringa, karena
strategi nya dalam masalah perkawinan Sukarno dengan Hartini yang demikian
itu, Gerwani juga mengisolasi diri sampai batas batas tertentu dari organisasi feminis
lainnya. Perubahan undang-undang perkawinan tetap menjadi acara program
Gerwani, tetapi selama tahun-tahun 50-an semakin kurang mendapat perhatian.
Dalam periode "Demokrasi Terpimpin", dari 1957 dan sesudahnya, Gerwani
semakin mendukung politik Sukarno dalam hubungan dengan gerakan feminis: waktu
sudah tiba bagi perempuan Indonesia "untuk berjuang bersama dengan para lelaki,
dan tidak untuk melawan mereka". Yang dimaksud Sukarno dengan perjuangan yang
harus dilakukan kaum perempuan bersama dengan kaum lelaki adalah perjuangan
melawan imperialisme (hlm. 230). Dalam hubungan ini Gerwani bercita-cita berdiri
di barisan paling depan gerakan perempuan, tetapi di sini ia mendapat perlawanan
dari organisasi-organisasi lain, terutama karena sikapnya terhadap Sukarno.
Tetapi dalam praktek aktual, secara lokal Gerwani tetap aktif dalam
kampanye kampanye yang berciri feminis. Seperti misalnya dalam membangun
taman penitipan kanak-kanak, di dalam bidang pendidikan dan kesehatan,
perjuangan melawan kerja anak anak yang berat di sawah ladang, menentang
prostitusi dan kawin paksa (hlm. 235 ff). Wieringa secara ringkas
menyimpulkan, bagaimana Gerwani membedakan dirinya di hadapan organisasi
organisasi perempuan lainnya, sebagai berikut: "Gerwani membedakan diri
karena perhatian nya kepada hak hak buruh dan tani perempuan. Dengan
demikian massa pengikut Gerwani berbeda : mereka berjuang untuk serangkaian
kepentingan yang "lebih lengkap". Dan cara-cara pemecahan nya, terutama
mencontoh dunia sosialis, juga berbeda" (hlm. 275). Organisasi organisasi
lain seperti Perwari, menurut Sukarno bersifat "gerakan nyonya nyonya"
(ladies movement) (hlm. 231 ).
Gerwani tidak mengidentifikasikan diri dengan PKI, dan menerima juga anggota
anggota non-komunis. "Dari tahun 1945 sampai 1965, Gerwani menetapkan dirinya
sebagai suatu organisasi yang tidak berpolitik kepartaian, namun mempunyai
pandangan pandangan politik" (hlm. 213). Ketua PKI DN. Aidit, menurut
Wieringa, tidak begitu mempedulikan kongres kongres Gerwani (hlm. 210, ketr.
63). Di tingkat lokal, Gerwani sering dapat menggerak kan aksi aksi untuk hak hak
dan kepentingan kepentingan perempuan, dengan bekerja sama dengan grup grup
lokal organisasi organisasi perempuan lain nya (hlm. 195). Di samping itu
pada awal tahun 1960-an beberapa organisasi perempuan lainnya juga semakin
terpengaruh oleh garis politik "hegemonik" Sukarno; mereka "merasa terpaksa
membalutkan kegiatan kegiatan mereka dengan bahasa yang menonjol kan istilah
istilah seperti Nasakom, Manipol/Usdek, Nefos dan lain lain istilah yang berlaku (hlm. 156).
Tetapi, pada tahun 1964 hubungan antara Gerwani dan sayap-sayap lain
gerakan perempuan telah mengalami ketegangan yang semakin meningkat.
Dalam hubungan ini faktor penting yang berpengaruh pada tahun itu adalah
instruksi pemerintah, bahwa semua organisasi massa harus menggabung kan diri
kepada salah satu partai politik. "Karena Gerwani merasa dirinya paling dekat
dengan PKI diambil keputusan bahwa dalam Kongres yang akan datang,
pada bulan Desember 1965, organisasi tersebut akan secara resmi menggabungkan
diri kepada Partai". Marxisme akan menjadi ideologi pembimbing, dan "Gerwani
akan berubah dari suatu organisasi non-politik yang berdasarkan pendidikan
dan perjuangan, menjadi suatu organisasi massa perempuan Komunis dan
non Komunis." (hlm. 201-202). Sementara itu Gerwani telah tumbuh membesar,
menjadi suatu organisasi yang telah memiliki anggota l,7 juta orang !
Terutama aksi-aksi "spontan" PKI, BTI dan Gerwani di bidang perubahan
tanah (landreform) (4), yang telah menimbulkan rasa permusuhan yang serius
dari golongan Islam dan grup grup tertentu dalam PNI yang berorientasi
kanan. Menurut Wieringa "peranan Gerwani di dalam aksi aksi sepihak tidak
pernah secara khusus diuraikan dalam penulisan sejarah periode tersebut.
Namun, separoh dari kaum tani yang dipenjarakan adalah perempuan. Yang
sering berkunjung ke penjara penjara, juga para pemimpin Gerwani. Yang
membantu kader kader BTI dalam usaha pembebasan para tawanan pun mereka
itu juga!" (hlm. 223). Tetapi, di samping itu, militansi anggota anggota Gerwani
juga menjengkelkan orang Jawa yang sangat menghargai konsepsi tradisional
tentang kewajiban perempuan. "Definisi Gerwani mengenai kodrat (tata kelakuan)
tidak mengandung pikiran, bahwa anggota anggota Gerwani harus menampilkan
diri di depan umum sebagai makhluk yang malu dan lemah lembut.
Kebanggaan atas militansi para sukarelawatinya dalam kampanye Malaysia tahun
1960-an, telah didahului oleh usaha bersama untuk mendorong aktivisme
revolusioner perempuan dalam tahun 1950-an. Akar dari kesiap siagaan berjuang
Gerwani ditemukan di dalam sejarah pribadi banyak anggota Gerwis, yang pernah
berjuang di dalam perang kemerdekaan nasional" (hlm. 255). "Penentangan yang
timbul terhadap militansi Gerwani yang menonjol itu menunjuk kan kekuatan dari kodrat
tradisional perempuan yang menuntut sifat perbudakan dan penurut bagi
perempuan" (hlm. 281).
Mengenai cita-cita dan praktek moral Gerwani : "Gerwani sangat keras di
dalam politik perkawinan: monogami adalah norma" (hlm. 261). "Tuduhan tuduhan
yang ditujukan kepada Gerwani sesudah "peristiwa peristiwa" itu tidak
didukung oleh ideologi atau praktek Gerwani. Organisasi itu menentang prostitusi,
membela korban korban perkosaan dan berjuang melawan "korupsi moral" yang
berhubungan dengan "dansa gila gilaan" dan musik ngak-ngik-ngok. Politik seksual
Gerwani sesungguhnya puritan, dengan tekanan tertentu kepada nilai nilai egaliter ( … ).
Kesungguh-sungguhan nya, yang dengan itu pula Gerwani mempertahankan peranan nya
sebagai "penjaga moral" para keluarga (Manipol) nya, dan masyarakat umumnya,
adalah sesuai dengan kodrat yang berlaku (hlm. 282-283).
Cara penulis yang jitu dan mencolok dalam menganalisis sejarah gerakan
perempuan Indonesia pra-kup, dan peranan khas Gerwani di dalam gerakan itu,
menantang pembaca untuk mempelajari bab terakhir dengan lebih mendalam lagi.
Bab yang amat penting ini diberinya judul "Dua Kup", ketika "layar telah turun"
dan Gerwani pasti hancur dan lenyap.
Dalam bab terakhir ini Saskia Wieringa memberikan tinjauan ringkas
tentang kejadian kejadian pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965,
berikut analisis yang mendalam tentang periode krusial selama bulan bulan
terakhir tahun itu.
Terdapat banyak studi tentang periode yang amat tragis dalam sejarah
Indonesia ini, tetapi penulis telah mencoba untuk menambah suatu perspektif
yang pada umumnya langka dalam literatur masa kini : arti aspek gender yang
luar biasa penting.
Sejumlah besar sejarahwan yang, di antaranya saya sendiri, telah mencoba
menjelas kan keganasan pembantaian ratusan ribu kaum kommunis dan kaum kiri
Indonesia lainnya, terutama di pedesaan sebagai reaksi atas aksi sepihak yang
dilancarkan oleh tani miskin mulai tahun 1964 melawan tuan tanah kaya atau
petani kaya (farmers), yang umumnya mereka itu tergolong masyarakat Islam yang
alim. Namun, menurut Wieringa, seluruh kampanye pembasmian yang dilancarkan
terhadap PKI dan organisasi organisasi massanya, jelas sekali didasarkan atas
pola fitnahan, yang dari awal ditujukan kepada Gerwani dan ideologi militan yang
berkaitan dengan gerakan perempuan. Melalui simbolisme seksual yang digunakan
di dalam kampanye ini, PKI dan komunisme dapat sama sekali didiskreditkan.
Kutipan kutipan berikut akan menjelaskan tesis pokok Wieringa :
"Apa yang terjadi selama periode krusial selamam bulan bulan terakhir 1965,
penting dibahas karena dua alasan. Pertama, kampanye tersebut mengandung
konsekuensi konsekuensi penting bagi gerakan perempuan; karena Gerwani telah
sama sekali dihancurkan, sedang kan ruang gerak organisasi organisasi perempuan
lain nya pun telah sangat dipersempit. Sebelum tahun 1965 organisasi organisasi
perempuan dapat menentukan kepentingan kepentingan mereka sendiri, walaupun
kemampuan ini semakin dibatasi oleh politik nasional dan partai. Hal ini tak
mungkin lagi di negara Orde Baru, di mana negara lah yang menentukan kepentingan
kepentingan apa yang harus menjadi perhatian organisasi perempuan. Ketentuan
ini tidak hanya berlaku bagi organisasi perempuan yang didirikan oleh negara,
seperti PKK dan Dharma Wanita, tetapi berlaku bagi semua organisasi perempuan.
Kedua, kampanye tersebut telah menyentuh titik peka masyarakat Indonesia,
yaitu dengan mengaitkan Komunisme (dan belakangan pikiran liberal kritis pada
umumnya) dengan fitnah, konsep Islam tentang ketiadaan aturan seksual.
(….) PKI lalu diasosiasikan dengan ketidak aturan , yang dilambang kan melalui
peri laku seksual perempuan yang buruk. Masyarakat hanya dapat diselamatkan
dari keadaan kaos ini dengan pembersihan dari Komunisme secara sistematis, dan
meresubordinasikan kembali kaum perempuan. Sebagai lambang kejantanan, yaitu
tentara — terutama presiden Suharto — telah berdaya upaya tampil sebagai satu-
satunya kekuatan yang mampu memulihkan dan menjaga ketertiban masyarakat.
Langgeng nya kekuasaan mereka dapat mereka legitimasi kan dengan terus menerus
menciptakan ulang mitos tentang binatang komunis yang busuk … Sementara itu
Gerwani telah diasosiasikan dengan perilaku yang cabul dan tuna susila (hlm. 287/288).
Analisis Wieringa didasarkan atas penelitian lapangan yang dilakukan nya dalam
pertengahan tahun 80-an. Dia berhasil mewawancarai beberapa pemimpin utama
Gerwani yang masih hidup, yang semuanya telah menjalani hukuman penjara puluhan
tahun lamanya dan mengalami siksaan yang amat kejam. Ia juga mewawancarai
beberapa anggota biasa, yang dituduh mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian
sekitar "Lubang Buaya", di dekat lapangan terbang Halim.
Di sana pada subuh 1 Oktober 1965 para jenderal yang diculik dalam operasi
penculikan, dan yang ketika itu masih hidup, telah dibunuh. Bersama dengan
mayat mayat yang telah dibunuh terlebih dahulu, mayat mereka itu dibuang di
dalam sumur yang dalam.
Wieringa juga mempelajari berita berita koran antara 1 Oktober 1965 dan
bulan-bulan pertama 1966. Dari bahan bahan itu ia dapat "menelusuri bagaimana
kampanye fitnah mengenai keterlibatan anggota Gerwani di Lubang Buaya, telah
dibangun." Pada mulanya terdapat keragu raguan tertentu di kalangan militer
untuk menuduh para perempuan yang hadir menyaksikan kekejaman di Lubang
Buaya itu. Namun, sejak 11 Oktober dan seterusnya, suratkabar suratkabar
yang semuanya di bawah pimpinan tentara, mengikuti satu garis yang konsisten :
"Berangsur angsur unsur unsur baru diajukan, semuanya itu diarah kan pada kesimpulan
pokok yang harus terbentuk pada masyarakat Indonesia, bahwa: Komunisme begitu
tidak bermoral dan anti-agama, sehingga telah mengakibat kan kaum perempuan
"kita" melalaikan kewajiban kewajiban keperempuanan mereka.
Bukan nya menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, yang tunduk kepada ideologi
negara Pancasila dan agama, mereka malah giat berpolitik dan bermoral cabul,
melampiaskan hasrat seksual mereka yang mengerikan, dengan cara yang tak senonoh
dan melakukan kekejaman-kekejaman yang tak terperi. Karenanya masyarakat harus
diyakinkan, bahwa membasmi Komunisme dan khususnya Gerwani sama sekali dapat
dibenarkan, karena itu berarti membersih kan masyarakat dan memulih kan ketertiban.
Pesan ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah sangat terguncang oleh krisis
ekonomi dan politik serta kerusuhan di pedesaan." (hlm. 306-307).
Masih pada tanggal 11 Oktober "Berita Yudha", suratkabar tentara, sudah
mulai menyajikan ceritera tentang tubuh para jenderal yang disayat sayat: "mata
dicungkil, alat kelamin beberapa jenderal dipotong". Koran-koran lain juga
melakukan kampanye yang sama (hlm. 309). Sebuah surat kabar lainnya, pada
tanggaI 12 Oktober, memberitakan bahwa "Gerwani menari telanjang bulat di depan
kurban kurban mereka. Dengan demikian berita itu mengingatkan kita kepada upacara
upacara kanibalis yang dilakukan oleh suku suku primitif berabad-abad yang lalu.
Biar lah kaum perempuan sendiri menilai, moral perempuan Gerwani yang kecabulannya
lebih buruk dari binatang itu." (hlm.310) Ini lah nada yang menentukan dalam seluruh
kampanye, yang dengan segera disusul dengan slogan slogan seperti
"Hancurkan PKI!" dan "Pelacur pelacur Gerwani!"
Selanjut nya surat kabar juga mulai "memberi isi" pada tuduhan tuduhan mereka
dengan "pengakuan pengakuan" palsu. Tentang "perbuatan perbuatan mengerikan"
yang dipaksakan oleh militer, polisi dan pengawal penjara pada gadis gadis yang
kembali dari pemeriksaan, dengan tubuh memar babak belur dan penuh
luka. Beberapa informan Wieringa "juga menyaksikan gadis-gadis yang telah
ditelanjangi, diambil foto mereka, kemudian foto foto itu disiarkan seolah olah
diambil di Lubang Buaya" (hlm. 304, 314).
Argumen terkuat Wieringa dalam menolak semua tuduhan yang sama sekali
palsu ialah kenyataan, bahwa "sesudah ‘pengakuan pengakuan itu’ tidak seorang pun
dari perempuan perempuan tahanan, yang hadir di Lubang Buaya pernah diajukan
ke pengadilan: (hlm. 318).
Pada tanggal 12 Desember 1965, Presiden Sukarno berusaha membendung
gelombang kebohongan dan kekerasan. Ia memutuskan untuk mengeluarkan
pernyataan, khusus tentang hasil otopsi para dokter terkemuka dari mayat
para jenderal yang telah terbunuh. Dalam pernyataan itu ia menyatakan, bahwa
semua berita tentang pengrusakan seksual dan pencungkilan mata para jendral
adalah berita palsu. "Ia menghimbau para watawan agar tetap berpegang kepada
kenyataan, dan menghindari penyebaran kabar bohong. Hanya satu surat kabar
yang memuat pernyataan Presiden Sukarno tersebut." (yaitu "Sinar Harapan",
sebuah suratkabar Protestan). Namun berita itu tak ada gunanya, karena surat
kabar yang sama ini juga beberapa hari kemudian, sekali lagi memuat suatu
‘pengakuan’ palsu tentang adanya pesta pora seksual (hlm 317-318).
Menurut Wieringa seluruh kampanye itu mengabdi kepada dua tujuan penting.
Pertama, pembersihan dan pembasmian total terhadap PKI dan semua ormas yang
terkait, termasuk Gerwani, dengan jalan pembantaian masal yang disiap kan selama
bulan bulan terakhir 1965. Kedua, menumbang kan Sukarno sebagai Presiden dan
membangun apa yang mereka namai ‘Orde Baru’. Tujuan yang tersebut belakangan
itu Wieringa menamainya sebagai kup ‘merangkak’ kedua yang sesungguh nya. Pada
akhir bukunya Wieringa mengambil kesimpulan pokok sebagai berikut:
"Pemahaman saya tentang kampanye fitnah seksual tahun 1965-66 tidak hanya
menyingkapkan kebohongan kebohongan, tetapi juga membukti kan sesuatu yang
menyangkut latar belakang penentangan penentangan seksual, yang dengan jalan
ini konsepsi konsepsi politik, dalam hal ini lahir nya ‘Orde Baru’, dapat
diciptakan" (hlm. 338).
Sumbangan Saskia Wieringa untuk sampai pada pengertian yang lebih dalam
tentang hakikat pergantian politik tahun 1965 yang tragis itu tentu saja sangat
penting. Kaitan langsung antara kampanye fitnah terhadap Gerwani, pada bulan
bulan terakhir 1965 di satu pihak; dan pembantaian yang dilancarkan di banyak
tempat di Indonesia, serta dijatuhkan nya Sukarno sebagai Presiden di pihak
lain; kedua duanya merupakan sumbangan yang banyak artinya bagi penulisan
sejarah Indonesia.
Namun watak sejati kampanye fitnah yang telah ikut membantu mendirikan
‘Orde Baru’ juga telah ditunjukkan oleh sejumlah sejarahwan lainnya. Wieringa sendiri
di hlm. 295 menunjuk kepada Julie Southwood dan Pat Flanagan, begitu juga kepada
Jacques Leclerc (5). Boleh juga dikemukakan Michael van Langenberg,
di dalam karangan nya yang amat bermutu yang berjudul "Gestapu and State Power
in Indonesia", yang ditulis untuk karya Robert Cribb "The Indonesian
Killing 1965-1966" (6), pada hlm. 47, ia menunjuk kan bagaimana para komandan
militer pada hari hari sesudah 30 September 1965, tidak saja "telah melancarkan
kampanye, dengan sengaja menyebar suasana ketakutan dan balas dendam",
tetapi juga telah menghasut masyarakat "agar jangan memberi belas kasihan sedikit
pun pada para pelaku Gestapu, yang pada pokoknya di-identifikasi-kan dengan PKI.
Mereka difitnah di depan umum sebagai ‘pengkhianat’, ’setan’, dan pembunuh
anak serta perempuan yang cabul." Penulis melihat adanya hubungan langsung
antara fitnah itu dengan pembantaian masal yang segera menyusul sesudah nya.
Van Langenberg kemudian melanjutkan :
"Legitimasi Orde Baru dibangun di atas dasar peranan nya sebagai pelaku
pemulihan ketertiban. Skala pembunuhan telah digunakan nya untuk memperkuat
citra ‘Orde Lama’ sebagai suatu masa khaos dan kekacauan dalam pikiran
masyarakat. ‘Orde Baru’ telah menggunakan memori sejarah tentang pembunuhan
pembunuhan untuk menegakkan legitimasinya sendiri. (. . . ) Kejadian
kejadian yang membikin absah nya kekuasaan, dan juga merupakan proses yang
memungkinkan nya memperoleh dan memberlakukan kekuasaan itu" (hlm. 58-59). Juga
Siregar, dalam bukunya "Tragedi Manusia dan Kemanusiaan" tersebut di atas,
yang atas dasar bukti bukti historis mengandung usaha merehabilitasi PKI,
secara khusus mempersoal kan kampanye terhadap Gerwani (hlm. 215 dst) (7),
juga dengan menunjuk kepada analisis Van Langenberg. Tapi studi ini belum
tersedia ketika Wieringa menulis disertasinya.
Bagaimanapun juga tentu saja ciri khas analisis Wieringa ialah, bahwa
ia tetap orang pertama yang menonjol kan pendirian gender sebagai faktor yang
menentukan, agar bisa memperoleh pengertian yang lebih mendalam, terutama
tentang hubungan antara kampanye terhadap Gerwani dengan naik nya Suharto ke
kekuasaan mutlak. Yang juga sangat penting, bahwa Wieringa berhasil
mewawancarai sejumlah perempuan Indonesia, sehingga dapat memperkenalkan
berbagai bagai segi pengalaman pribadi para kurban ‘perang gender’ Suharto itu.
Wieringa juga orang pertama yang secara sistematis telah mempelajari isi ’seksis’ surat
surat kabar, mulai dari awal Oktober 1965 danmasa masa sesudah nya.
Mengenai titik berat, yang oleh beberapa penulis lain (diantara nya Mortimer,
Utrecht dan saya sendiri) diletakkan di atas konflik klas di pedesaan, sebagai
sebab pokok pembunuhan masal, Wieringa berusaha mengubahnya dengan
memberikan tekanan titik berat itu pada faktor gender.
Menurut pendapat saya kedua pandangan itu dapat digabung dalam satu
keseluruhan, dengan memperhatikan nya secara konsisten dalam posisi
interaksi yang timbal-balik. Saya tetap berpendapat, pembunuhan masal di
desa desa di Jawa dan Bali tidak akan terjadi dengan bantuan besar sebagian
kaum tani, apabila dalam tahun 1964 aksi aksi sepihak tidak mendapat
dorongan dari BTI dan PKI. Alasan kuat pendirian ini ialah kenyataan, bahwa
di Jawa kebanyakan pembunuhan masal justru terjadi di daerah daerah, di mana
aksi sepihak pernah terjadi dalam skala luas (8); Karena itu, misalnya, dari
Jawa Barat tidak ada berita tentang pembunuhan masal.
Di dalam sebuah karangan yang terbit tahun 1969, saya mengajukan
pendapat, bahwa dengan dilancarkannya semacam perang klas dalam skala luas
di pedesaan di Jawa, PKI telah membuat kesalahan besar. Langkah itu sama sekali tidak
sejalan dengan usaha mempertahankan "kerjasama Nasakom" dengan Sukarno, NU
dan PNI di tingkat atas (9). Analisis yang sama dapat ditemukan pada Wieringa, hlm 125.
Apa yang diterang kan Wieringa dalam analisis gender nya, bukan merupakan sebab
dari pembunuhan masal di pedesaan yang lebih mendasar, tetapi merupakan
metode yang digunakan untuk memberi motivasi penggalakan rasa benci, yang
sedang menyala nyala terhadap apa saja yang ada hubungan nya dengan komunisme.
Koreksi kecil perlu diberikan: pada hlm. 90 disebut Sutan Sjahrir bersama dengan
Amir Sjarifuddin mengaku menjadi anggota satu kelompok komunis ilegal.
Ini sudah pasti tidak betul. Sjarifuddin mengakui hal itu baru sesudah
kembali nya Musso ke Indonesia pada tahun 1948. Pada waktu itu Sjahrir sudah
pecah dengan Partai Sosialis Sjarifuddin yang radikal, dan membangun partai
baru, yaitu PSI. Ketika menjadi mahasiswa di negeri Belanda, Sjahrir tidak
pernah bergabung dengan grup grup komunis, walaupun secara pribadi dia ada
hubungan dengan kaum sosialis radikal (10).
Satu hal kecil yang saya agak berbeda pendapat dengan Wieringa, yaitu
mengenai pendekatan terhadap sejarah awal gerakan perempuan Indonesia, yang
menyangkut keterangan nya tentang Raden Ajeng Kartini, perintis emansipasi
perempuan Indonesia.
Pada hlm. 67 penulis menyatakan keheranan nya, bahwa dalam publikasi
publikasi terdahulu tentang Kartini, "perkawinan poligami nya dan
penderitaan yang ditimbul kan oleh nya" selalu diremehkan (ketr. 25).
Menurut pandangan saya ada satu penjelasan yang wajar. Di dalam surat
menyurat Kartini, yang diterbit kan dalam awal tahun tahun abad ini,
Kartini jarang menyebut keberatan nya terhadap poligami. Hanya sejak surat
suratnya kepada Ny. Abendanon diterbitkan pada tahun 1987, kita baru dapat
mengetahui betapa masalah ini sangat penting menempati seluruh kehidupan nya.***
(1) Diterbit kan dalam "Arah", suplemen No. 1 th 1990; juga dalam "Aksi
Setiakawan", 1990.
(2) Edisi pertama terbit 1993, dalam jumlah kopi sangat terbatas; edisi
kedua dengan revisi sepenuh nya terbit oleh "Tapol", London, Oktober 1995;
edisi ketiga oleh "Progres" 1996, dan memuat (sebagai lampiran) teks teks
pidato pada presentasi edisi ke-2, 30 September 1995 di Amsterdam.
(3) Himbauan yang sama untuk memulih kan reputasi Gerwani disiarkan sebelum
nya, dalam Prakata saya untuk kumpulan sajak Magusig O Bungai, "Sansana Anak
Naga dan Tahun Tahun Pembunuhan", ISDM Culemborg, 1990 hlm. 21.
(4) Sebuah studi penting tentang Aksi Sepihak di Jawa Tengah telah dibela
Kusni Sulang sebagai disertasi Doktor di Paris tahun 1986. Teks studi
berjudul "Le mouvement des actions unilaterales pour les reformes agraires des paysans de
Klaten, Java-centre, Indonesie 1963-1965: Son commencement, sa chute et ses
lecons", 2 Vols., EHESS, Paris, 1986, sayang sekali sampai sekarang belum diterbitkan.
(5) Julie Southwood dan Patrick Flanagan, "Indonesia: Law, Propaganda and
Terror", London 1983, hlm.69-72; Jacques Leclerc, "Sang et volupte a Lobang
Buaya", ECISM, mimeo 11 hlm.
(6) Robert Cribb (ed.), "The Indonesian Killings 1965-1966; Studies From Java and Bali",
Monash Univ., 1990; bab ke-2 oleh Michael van Langenberg, berjudul "Gestapu and
State Power in Indonesia".
(7) Edisi kedua (London), hlm.215 dst.
(8) Saya bisa mengacu lagi pada disertasi Kusni Sulang yang tidak dipublikasi, Paris 1986.
(9) Lihat artikel saya "From Aliran Towards Class Struggle in the
Countryside of Java, Pacific Viewpoint", Vol. 10 (1969), hlm.1-17.
(10) Rudolf Mrazek, "Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia", Ithaca, 1994.